Pemerintah Kabupaten Jembrana bertolak menuju Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Rabu (26/1) pagi tadi, maksud dari kunjungan ini adalah untuk dapat mengalihkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Tujuannya tidak lain adalah untuk efisiensi APBD Kabupaten Jembrana sehingga dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Peserta PBI Daerah Kabupaten Jembrana mencapai 184ribuan orang, dengan dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan iuran PBI mencapai 7 miliyar per bulan.
Tercatat sebanyak 40.314 peserta PBI Daerah terdaftar dalam DTKS, sehingga apabila seluruh data tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah pusat sangat bisa menghemat APBD Jembrana. Selain hal tersebut, rombongan yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana juga berkoordinasi terkait proses pemutakhiran DTKS serta verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Operator SIKS-NG yang turut hadir juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dialami di daerah selama proses pemutakhiran data.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar